LANGITSULTRA.COM | KENDARI – Persoalan air bersih di Kota Kendari masih menjadi polemik dalam tubuh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Pasalnya, pelayanan air bersih lagi lagi dikeluhkan warga kota kendari, hal tersebut bukan sesuatu yang baru namun sudah mendarah daging dalam instansi tersebut.
Salah satu warga Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari yang bernama Anca mengeluhkan suplai air PDAM yang kian memprihatinkan.
“Bukan hanya kali ini saja terjadi, sering macet hampir tiap bulan”, ungkapnya.
Berbagai keluhan wargapun bermunculan terkait air PDAM banyak disampaikan di media sosial facebook.
Menanggapi hal itu, Damin selaku Dirut PDAM Kota Kendari mengatakan pelayanan air bersih di Kelurahan Tobuuha terhenti karena rusaknya mesin pompa di Intake Pohara.
Akibat kerusakan tersebut, sedikitnya ada lima Kecamatan di kota Kendari yang mengalami gangguan diantaranya Kecamatan Mandonga, Kecamatan Kadia, Kecamatan Wuawua, Kecamatan Kendari dan Kecamatan Kendari Barat.
Dirinya menjelaskan berhentinya suplai air biasanya dikarenakan dua hal yakni mesin pompa rusak dan pipa bocor.
Menurutnya, hal tersebut terjadi diluar kendali PDAM karena dipicu umur mesin pompa yang sudah tua dan bencana alam.
“Pipa bocor biasanya bukan karena kitanya, tapi karena pergeseran tanah”, ungkapnya.
Lebih lanjut, pihaknya menjelaskan bahwa mesin pompa di Intake Pohara saat ini sudah cukup lama yakni 11 tahun, semestinya mesin pompa di Pohara sudah harus diganti.
“Mesin pompa intake Pohara pengadaan tahun 2011. Maksimal 8 tahun sebenarnya sudah harus diganti, jadi kapan pompa rusak dan pipa bocor dampaknya pada pengairan”, terangnya.
Di tempat terpisah, LM Rajab Jinik Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari menuturkan bahwa keluhan masyarakat dianggap wajar setiap kali suplai air terhenti mengingat air merupakan kebutuhan dasar.
Selain itu, masyarakat juga membayar iuran tiap bulan sedangkan feedback atau pelayanan yang diberikan PDAM tidak memadai.
“Masyarakat menjerit tiap hari, Bagaimana tidak, iuran bulanan yang masyarakat keluarkan tidak seimbang dengan pelayanan yang diterima”, ucapnya.
Untuk itu, pihaknya sangat mendukung jika pengelolaan PDAM melibatkan pihak ketiga.
“Kalaupun nantinya pihak ketiga tidak mampu dikelolah, saya pikir kita yang punya dasar untuk mencabut”, jelasnya.
“Yang jelasnya kita butuh dari pihak ketiga pelayanan yang prima dan maksimal kepada masyarakat Kota Kendari terkait ketersediaan air bersih”, tutupnya.
Tim Liputan : Ewa
Editor : Fatan
