LANGITSULTRA.COM | KENDARI – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kendari Tahun Anggaran 2021 ke DPRD Kota Kendari, Senin (2/8/2021).
Walikota Kendari H. Sulkarnain Kadir menyampaikan bahwa sebagaimana diketahui bersama, terjadi hal yang sangat luar biasa yaitu terjadinya gelombang kedua pandemi Covid-19 yang menimbulkan dampak serius bagi permasalahan kesehatan, stabilitas ekonomi, pengangguran dan kemiskinan.
“Melihat kondisi tersebut maka penyusunan KUPA dan PPAS Tahun Anggaran 2021 menjadi dasar perubahan yang bisa terjadi juga dipengaruhi oleh penyusunan anggaran dalam rangka penanganan Covid-19 dan dampaknya yang telah dilakukan melalui penjabaran perubahan APBD sebelumnya”, ucapnya.
Lebih lanjut, pihaknya sedang melakukan penyesuaian terhadap target pendapatan daerah.
“Baik itu penyesuaian penerimaan dana transfer pemerintah pusat ke daerah maupun rasionalisasi terhadap target pendapatan asli daerah sehingga dapat memberikan gambaran logis dan realistis terhadap kemampuan keuangan daerah guna membiayai pembangunan disisa tahun anggaran yang berjalan”, tambahnya.
Untuk diketahui, berikut ringkasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 Kota Kendari:
- Pendapatan daerah yang tertinggi atas PAD, pendapatan transfer dan lain lain yang sah sebelum perubahan senilai
Rp1.514.360.881.218 dan pada KUPA-PPAS perubahan dirasionalisasi menjadi Rp.1.531.335.441.803. - Belanja daerah meliputi belanja modal, dan belanja tidak terduga pada APBD awal tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp 1.835.245.486.289 pada KUPA-PPAS dirasionalisasi menjadi Rp 2.033.886.358.053 atau naik sebesar Rp 198. 640.871.794.
- Pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada APBD awal 2021 penerimaan pembiayaan daerah ditetapkan sebesar Rp.340.887.114.959 menjadi Rp 494.191.709.889.
Tim Liputan : Faizal Tanjung
Editor : Ewa
