LANGITSULTRA.COM | KENDARI – Ratusan nelayan yang berada di kota Kendari menggeruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Senin (14/4/2025).
Aksi tersebut bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan terkait migrasi izin kapal daerah ke izin pusat yang cukup membebani para nelayan di Sulawesi Tenggara.
Joko Priono mengatakan bahwa kebijakan tersebut sangat terasa bagi para nelayan sebab, para nelayan menggantungkan penghasilan dari menangkap ikan. Sehingga pihaknya meminta kepada Gubernur Sultra dan DPRD untuk merekomendasikan pengembalian kebijakan dalam hal perizinan ke daerah.
“Dampak kebijakan tersebut besarnya biaya operasional kapal yang mengakibatkan harga ikan turun dan membuat rugi”, ungkapnya.
Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga menyoroti adanya pemasangan alat VMS pada kapal nelayan tradisional sangat membebani.
“Kami ingin gubernur dan DPRD mengeluarkan rekomendasi agar perizinan dikembalikan dari pusat ke daerah”, jelasnya.
Di lokasi yang sama, Wakil Ketua Komisi II DPRD Sultra, H. Uking Jassa SH mengatakan bahwa pihaknya bakal menampung semua aspirasi teman-teman nelayan.
“Kita tampung semua aspirasi untuk dibahas bersama. Sebab, DPRD merupakan lembaga yang mengeluarkan kebijakan secara kolektif kolegial”, bebernya.
Tim Liputan : Fitria Azzahra
Editor : Ewa
