LANGITSULTRA.COM | KOLUT – Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara diminta untuk segera menyelesaikan enam poin permasalahan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Poin yang diminta secara garis besar adalah: inventarisasi belanja OPD, optimalisasi pengusulan tenaga baru yang direkrut, evaluasi atau penyegaran pada Camat dan Kapus yang telah bertugas di atas 5 tahun, rasional dalam proses perencanaan dan peningkatan pengawasan kualitas pembangunan infrastruktur, serta pengaspalan jalan di Dusun 1 hingga Dusun 3 Desa Awo Kecamatan Kodeoha.
“Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara harus segera mengambil langkah penting agar pertumbuhan ekonomi di Tahun 2023 dapat lebih maju, sehingga lebih mempercepat dalam mewujudkan pemerataan ekonomi di Kabupaten Kolaka Utara”, tutur Buhari, anggota Fraksi Demokrat DPRD Kolut.
Lebih lanjut, ia mengingatkan untuk semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar menginventarisir semua barang pembelanjaannya selain barang habis pakai dan tidak menjadikan milik pribadi barang inventaris kantor.
“Kiranya di setiap penggantian posisi jabatan menyerahkan barang inventaris tersebut dengan membuat berita acara penyerahan barang dari pengguna lama ke pengguna baru sesuai jabatan yang diembannya”, ungkapnya.
Selain itu, pihaknya berharap Pemerintah Daerah (Bagian Ortala) supaya lebih mengoptimalkan kinerja agar pengusulan tenaga baru yang di rekrut untuk OPD sesuai kebutuhan.
Dirinya menambahkan bahwa Fraksi Demokrat mengusulkan kepada Pj Bupati agar mengevaluasi atau penyegaran pada Camat dan Kapus yang telah bertugas diatas 5 tahun.
“Fraksi Partai Demokrat meminta kepada Pemerintah Daerah untuk rasional dalam proses perencanaan khususnya dalam menggali potensi pendapatan daerah dari sektor pendapatan asli daerah, serta kami juga berharap agar peningkatan pengawasan kualitas pada beberapa pembangunan infrastruktur yang berada di Kolaka Utara”, jelasnya.
“Dan meminta agar Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan pengaspalan di dusun I sampai dusun III Desa Awo Kec. Kodeoha sepanjang 1 kilometer mengingat akses jalan sangat memperihatinkan dimana ada beberapa pasilitas pemerintah seperti SD Desa Awo, Sekolah TK dan Pustu”, tambahnya.
Menanggapi usulan tersebut, Pj Bupati melalui Asisten 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara, Mukhlis Bachtiar mengaku jika Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah antisipatif terhadap pemulihan ekonomi dan peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya, serta peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata untuk menjaga distribusi hasil-hasil pertanian di Kolaka Utara.
“Terkait dengan usulan Fraksi Demokrat untuk segera mengambil langkah penting agar pertumbuhan ekonomi di tahun 2023. Pada prinsipnya kita sejalan untuk itu, bahkan sejak awal kami telah melakukan langkah-langkah antisipatif terhadap pemulihan ekonomi dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi pada angka yang stabil melalui gerakan massif dalam control harga-harga kebutuhan pokok, pasar murah dan penanaman bawang merah serta gerakan lainnya, bahkan bersama semua stakeholder setiap hari senin menghadiri pertemuan dengan pihak pemerintah pusat melalui zoom meeting mengontrol inflasi di daerah termasuk Kolaka Utara. Kemudian sejak awal bulan suci Ramadhan semua OPD terlibat langsung dalam kegiatan pasar murah di semua Kecamatan di Kolaka Utara”, ucapnya.
Dalam perencanaan tahunan, kata dia, Kebijakan yang ditempuh terkait dengan pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya, serta peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata untuk menjaga distribusi hasil-hasil pertanian di Kolaka Utara.
“Kami setuju dengan saran Fraksi Demokrat agar OPD melakukan inventarisasi semua belanja di luar ATK, agar barang yang telah dibelanjakan dan menjadi aset OPD tidak dalam penguasaan pribadi, termasuk manakala terjadi pergantian posisi jabatan agar tidak ada aset OPD yang berpindah kecuali atas dasar kepentingan tertentu dan kesepakatan bersama lintas OPD”, terangnya.
Kemudian, terkait dengan rekruitmen ASN baru di OPD agar disesuaikan dengan kebutuhan. Tentu hal ini menjadi keharusan bagi setiap Pemerintah daerah bahwa setiap pengadaan formasi ASN termasuk P3K di daerah harus berdasarkan analisis beban kerja dan analisis jabatan.
“Kalau terkait usulan penyegaran Camat dan Kepala Puskesmas yang telah bertugas di 5 tahun akan kami pertimbangkan. Karena seyogyanya untuk menjaga efektivitas pekerjaan seorang ASN mesti ada pertimbangan Tour of Duty berdasarkan kebutuhan OPD dan kapasitas ASN yang bersangkutan”, katanya.
Fraksi Demokrat, lanjut dia, meminta agar Dinas PUPR melakukan pengaspalan di Dusun 1 sampai dusun 3 Desa Awo Kecamatan Kodeoha sepanjang 1 kilo meter mengingat akses jalan sangat memperihatinkan dimana ada beberapa pasilitas pemerintah seperti SD Awo.
“Usulan ini menjadi pertimbangan bagi kami, oleh karena itu, saya minta Kadis PUPR dan jajaran agar membuat jadwal pemantauan lokasi untuk mengambil langkah lebih lanjut”, tutupnya.
Editor : Fitho
