Geram, DPRD Sultra Warning SPBU Tidak Main Main dengan BBM Bersubsidi

LANGITSULTRA.COM | KENDARI – Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar (Biodiesel) beberapa hari ini, mulai langka di sejumlah Stasisun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Imbas dari kelangkaan tersebut membuat antrean panjang di SPBU yang terelakan. Bahkan kebanyakan dari sopir truk yang dominan pakai Solar bersubsidi tak mendapat bagian.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Sultra – AJP

Sehingga banyak diantara mereka, terpaksa membeli Solar yang dijual secara eceran di pinggir jalan. Tentunya dengan harga dua kali lipat dari harga eceran di SPBU yang hanya Rp5.150 per liter.

Bacaan Lainnya

Padahal suplai BBM dari Terminal BBM Pertamina terbilang lancar dan tercukupi untuk kebutuhan masyarakat, sesuai peruntukan Solar subsidi.

Melihat kondisi tersebut, Wakil Ketua Komisi III bidang Infrastruktur dan Pertambangan DPRD Sultra, Aksan Jaya Putra (AJP) geram melihat kondisi ini.

Dirinya menyayangkan kelangkaan terjadi diduga kebutuhan solar subsidi lebih banyak dilarikan ke industri pertambangan.

Apalagi harga Solar atau Shell V-Power Diesel non subsidi peruntukan industri dan kalangan atas ikut naik di April 2022 ini.

Diketahui harga Solar non subsidi dari Rp13.750 per liter naik Rp4.350 sehingga menjadi Rp18.100 per liter.

“Solar industri harganya juga lagi meroket, Jadi ada besar kemungkinan Solar subdsidi yang ada di SPBU di jual ke industri khususnya pertambangan”, ungkapnya pada Kamis (7/4/2022).

Lebih lanjut, AJP sendiri selaku bagian dari DPRD Sultra pun mewarning dengan keras SPBU-SPBU yang ada di Kota Kendari, agar tidak menjual belikan Solar subdisi ke perusahan tambang.

Politisi Partai Golkar ini juga mengajak seluruh stackholder baik, Pertamina, Pemerintah melalui Dinas ESDM dan aparat kepolisian untuk turut mengawasi SPBU di Kota Kendari.

Tak tanggung-tanggung, pemilik tagline Kendari Bisa itu, meminta kepada Pertamina supaya memberikan sanksi berat, terhadap SPBU yang berani menjual Solar subsidi ke perusahan tambang.

“Yang terberat izinnya harus di cabut, tapi di Pertamina ada mekanisme sanksi sebelum izinnya di cabut”, jelasnya.

Selain iti, Dalam waktu dekat, kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sultra ini, pihaknya akan menjadwalkan turun ke SPBU, guna mencari tahu penyebab kelangkaan Solar subsidi dan BBM jenis lainnya seperti Pertalite.

Tim Liputan : Faizal Tanjung
Editor: Ewa

Pos terkait