Daerah

Temui DPRD, PK3 Sultra Minta Mendikbud Cabut Surat Dirjen Soal Syarat Calon Rektor UHO

LANGITSULTRA.COM | KENDARI – Pemilihan Rektor Universitas Halu Oleo (UHO) sinyalnya nampak semakin terasa, hal tersebut merujuk isi Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0137/E/KP/2021 tanggal 10 Februari 2021, perihal penjelasan syarat bakal calon pemimpin perguruan tinggi negeri, dinilai banyak kekakuan, pasalnya terkesan menghambat calon lain untuk ikut berkompetisi dalam pagelaran Pemilihan Rektor (Pilrek) mendatang.

Gelombang protes mulai berdatangan, salah satunya Pusat Kajian Kebijakan Kampus Sulawesi Tenggara atau PK3 Sultra, mendatangi kantor sekaligus meminta DPRD Sultra untuk bersurat langsung ke Kemendikbud agar segera mencabut surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud terkait syarat calon Rektor Universitas Halu Oleo (UHO), Senin (22/2/2021).

Rusdianto Sarif selaku Perwakilan PK3 Sultra mengatakan, “berdasarkan surat tersebut, bakal calon pemimpin Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana yang dimintakan melalui surat Rektor Universitas Halu Oleo nomor 483/UN29/HK/2021 tanggal 27 Januari 2021 perihal permintaan pendapat hukum calon pemimpin PTN, memuat poin-poin penting”, Ucapnya.

Selain itu, hal yang paling mengkhawatirkan dari surat Dirjen tersebut berdampak pada proses demokrasi di kampus. Apalagi saat ini Kemendikbud mengusung tema kampus merdeka. Maka, kampus harus dipastikan merdeka secara intelektual.

“Seperti maksud dari klausul, paling rendah sebagai Ketua Jurusan atau sebutan lain yang setara atau ketua lembaga dalam Pasal 4 Huruf d angka 1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 19 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri yaitu seperti Ketua Departemen pada Universitas / institut, sedangkan Kepala Unit Pelaksana Teknis tidak termasuk dalam kategori yang dimaksud pada klausul tersebut”, Jelasnya.

Ia menambahkan bahwa, Kepala Unit Pelaksana Teknis tidak dapat diakui sebagai pengalaman manajerial berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 19 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri”, Tambahnya.

“Berdasarkan pernyataan dan histori pada surat tersebut, maka kami yang tergabung dalam PK3 Sultra menyampaikan bahwa Unit Pelaksana Teknis (UPT), tidak termasuk dalam kategori sebutan lain yang setara dengan Ketua Jurusan, tetapi memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari Ketua Jurusan, sehingga jabatan sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis harus dipandang dan diakui sebagai Jabatan yang memiliki Pengalaman Manajerial di lingkungan Perguruan Tinggi“, Terangnya.

Selain itu, surat permintaan pendapat hukum calon pemimpin PTN seharusnya dilakukan oleh Senat bukan oleh Rektor Universitas Halu Oleo. Sebagaimana ketentuan pasal 29 ayat 1 huruf a dan ayat 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Halu Oleo, bahwa dalam tahapan Pengangkatan Rektor, Senat melakukan penjaringan bakal calon Rektor dan penyaringan calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b”, Sambungnya

“setelah mengkaji dan menelaah surat tersebut, kami yang tergabung dalam PK3 Sultra meminta Mendikbud RI melalui pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara untuk segera mencabut atau membatalkan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi perihal Penjelasan Syarat Bakal Calon Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri”, Tutupnya.

Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh Menanggapi tuntutan PK3 Sultra, “pihaknya akan segera menyurat ke Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait surat tersebut”, Ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Sultra La Ode Frebi, aspirasi mahasiswa tersebut akan menjadi dasar bagi Komisi IV untuk memanggil pihak senat UHO untuk rapat bersama membahas persoalan surat tersebut sebelum konsultasi ke Dirjen Dikti”, Terangnya.

Tim Liputan : Fatan
Editor : Abdi

Berita Terkini

Langit Sultra mengusung slogan Melihat Lebih Luas Dan Bijak merupakan media terpercaya, menyajikan informasi yang lebih jelas dan berimbang dalam memberitakan, serta menjadikan masyarakat lebih bijak menanggapi sebuah informasi, kami berkomitmen untuk memberikan dukungan bacaan yang baik dan bermutu demi terwujudnya media sebagai kontrol masyarakat yang positif dan mengedepankan persatuan demi terwujudnya indonesia yang lebih baik.

Copyright © 2018 Langitsultra[dot]com.

To Top